Catatan Kus Sularso

Belajar Akreditasi, Jejaring dan jaringan

Safrudin, "Di PKM kami ada PJ Jaringan dan Jejaring, mohon dijelaskan tentang tugas dan fungsinya, trimakasih sebelumnya Pak Kus".

Pertanyaan ini luar biasa bagus. Menunjukkan kepedulian, menyiratkan keinginan tahu yang besar, menyampaikan pesan akan pentingnya mendalami bidang kerja yang diampunya, menggambarkan semangat perbaikan. 

Pertanyaan semacam ini membuka jalan kearah inovasi. Sunnguh.

Dibanyak negara pertanyaan tentang jejaring itu sudah mulai setidaknya sejak tahun 2001. Suatu omong kosong, kalau ingin berbicara tentang continum of care ( kesinambungan pelayanan), tanpa mengembangkan jejaring. Ada jejaring sosial, ada jejaring pelayanan, sekarang ada jejaring medsos seperti tweeter, facebook instagram dll.

Kita mulai selalu dari peraturannya. Kalau kita baca Permenkes 75 th 2014 tentang Puskesmas , pengertian jejaring dan jaringan adalah : 

Pasal 40 

(1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa. (MASIH DALAM KEWENANGAN PUSKESMAS)
(3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. (DILUAR ORGANISASI PUSKESMAS).
(4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
(5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
(6) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4), (5), dan (6) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41 

(1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
(2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem rujukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyak manfaat jika jejaring dapat terbentuk dengan baik diantara layanan kesehatan,karena disadari selama ini pelayanan kesehatan, termasuk di Indonesia sangat terfragmentasi- terpotong potong, terpecah pecah. Masing masing bekerja sendiri. Okey nanti kita bicarakan manfaat jejaring dan cara membangunnya. Kembali kepada pertanyaan awal: tugas dan fungsi . Secara manajemen berarti : PJ jejaring dan jaringan perlu melaksanakan fungsi management yaitu IPO :

1. IPO : Input- Proses- Output. 
2. I: Input : Telaah : Tenaga, Dana, sarana, prasarana, metode, sasaran/pasar : (Man, Money, Material, Metode, Market) 
3. Proses: P1( Perencanaan), P2( Pengorganisasian, Penggerakan), P3 (Pemantauan, Pengawasan, Penilaian)
4. Out put : Angka kesembuhan, angka kesakitan, angka kematian dll

Mulailah dari :

1. Pendataan untuk keperluan perencanaan : data dikumpulkan , dikompilasi, dianalisa, ditayangkan, dievaluasi dijadikan informasi kesehatan. tentukan ; Apa : itu jejaraing dan jaringgan pelayanan kesehatan yang dimaksud, , siapa yang terlibat, dimana saja, kapan akan dilakukan , dstnya.jangan lupa membuat mapping jejaring dan jaringannya.
2. Buat perencanaan : Secara sederhana buat saja KAK: Kerangka Acuan Kegiatan Pengembangan Jejaring dan Jaringan Puskesmas .
3. Perencanaan dikonsultasikan kepada Kepala Puskesmas, dilakukan perbaikan jikaperlu..
4. Perencanaan di share kepada Lintas Program dan Lintas Sektor untuk mendapat masukan, saran, perbaikan dan kritikan. Dilakukan perbaikan sesuai masukan.
5. Buat sebagai bentuk inovasi: sesuatu baru atau yang beda dari tempat lain sesuai spesifiksi , situasi, kondisi khas wilayah.
6. Lakukan launching: undang jejaring yang akan ikut : lalu mintakan lagi masukan, kritik, saran dan masukan.
7. Proses PDCA dilanjutkan.

Kus Sularso, Banyumanik, 28 Februari 2017.
( Suatu inovasi selalu perlu diacungin jempol. Pak Safrudin sebagai inisiator perlu mendpat kesempatan seluas luasnya untuk bisa mengembangkan pemikirannya. Maju terus. Sukses. Selamat bagi Kepala Puskesmas yang telah melahirkan orang orang yang kritis diorganisasinya. Julukan Puksesmas pembelajar patut disematkan dan didukung segera. Sukses. )

Pasal 16:

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

(3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Menteri dapat mengenakan sanksiadministratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hakl kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Diantara pasal 26 dan pasal 27 ; disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 26A sehingga berbunyi, sebagai berikut;

Pasal 26A.

(1) Sisa Dana Desa di RKUD dianggarkan kembali oleh bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. 

(2) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapatt disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daeah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD. 

Pasal 27.

(1) Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persena) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana desa.

(3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh persen) bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan.

(5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/ kota tahun anggaran berikutnya. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kus Sularso Banyumanik 27 Februari 2017. 

(Banyak Desa yang kesulitan membuat perencanaan ditingkat desa dibidang kesehatan, begitu pula penyerapannya. Karena itu bidan didesa dan kader kesehatan perlu pembekalan yang cukup dalam seluk beluk perencanaan ditingkat desa dan penganggarannya)

Bisakah dana desa digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di Desa? Marilah kita cermati Pemendes No. 22 th 2016 berikut ini, (*HURUF BESAR DALAM KURUNG TAMBAHAN DARI SAYA).


Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Lingkungan pemukiman; (KESLING BISA BERPERAN)
2. Transportasi;
3. Energi; dan
4. Informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Kesehatan masyarakat; dan (KESEHATAN MASYARAKAT: BERARTI PENYAKIT DOMINAN, DBD, DIARE, TB PARU)
2. Pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: (GIZI : BISA MEMBERI MASUKAN).

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan 
3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; (P2M ; KEWASPADAAN , MITIGASI DAN SURVEILANS) 
2. Penanganan bencana alam; (P2M: PENAGNAN BENCANA).
3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan (KLB PENYAKIT MENULAR DAN WABAH)
4. Pelestarian lingkungan hidup. (KESEHATAN LINGKUNGAN).

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
3. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. Pengembangan sistem informasi Desa;
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; (PROGRAM KIA/KAB [ GIZI,)
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; (KESLING)
7. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; (KEWASPADAAN DINI , MITIGASI BENCANA, SURVEILANS BENCANA)
8. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
9. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
10. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
11. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Kus Sularso, Banyumanik, 18 Februri 2017.

(Sampai disini terlihat pentingnya peranan Puskesmas dan bidan di Desa serta kader kesehatan dalam memperjuangkan penggunaan dana desa untuk kesehatan. Tentunya Kepala Puskesmas sudah memikirkan dan menindak lanjuti perencanaan ini karena SMD dan MMD untuk tahun 2017 tentunya sudah akan mulai dilakukan untuk kegiatan program tahun 2018.)
Secara lengkap perlu dibaca Permendes-nya .